honorer adalah bersifat menerima honorarium (bukan gaji tetap), jadi selama ini kami tidak menerima gaji tapi honorarium. kami guru honorer, kami yang selama ini ikut andil mencerdaskan kehidupaan bangsa dan yang selama ini hanya menerima honorarium
![]() |
Ratusan guru honorer di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat menggelar mogok mengajar dan menolak ketentuan penerimaan CPNS di Sekretariat PGRI Kecamatan Kadudampit, Sukabumi Senin (17/9) |
Menurut KBBI kata honorer adalah bersifat menerima honorarium (bukan gaji tetap), jadi selama ini kami tidak menerima gaji tapi honorarium.
Menjelang pemilu 2019 ada berita yang mengejutkan, yang berasal dari salah satu CAPRES yang menjanjikkan pengangguran akan di gaji Negara. Betapa menyakitkan berita itu bagi kami guru honorer, kami yang selama ini ikut andil mencerdaskan kehidupaan bangsa dan yang selama ini hanya menerima honorarium, tidak mendapatkan perhatian untuk menerima gaji, malah pengangguran yang dijanjikan menerima gaji.
Mengenai janji yang menurut saya tidak masuk akal, apakah pengangguran lebih layak digaji dari pada guru honorer, apakah hanya untuk kentingan suara saja, setelah itu dicampakan begitu saja. Jika memang untuk kepentingan suara, berarti pengangguran di negeri ini lebih banyak dari pada guru honorer sehingga dijadikkan lumbung suara menjelang pemilu.
dikutip dari merdeka.com
Kartu Prakerja Milik Jokowi Tak Masuk Akal
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai program Kartu Prakerja milik calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo ( Jokowi) tidak masuk akal. Menurutnya, program itu hanya efek dari kampanye saja."Nah makanya terkait kartu itu sama itu, itu kan efek kampanye semua. Itu kan bukan program yang masuk akal," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).
Sumber Dana Belum Jelas
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menilai kartu prakerja yang dicetuskan capres petahana nomor urut 01 Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanya permainan kata-kata saja. Sebab, kata dia, sumber dana yang digunakan untuk membiayai kartu tersebut belum jelas."Utang Pemerintah Pusat hingga Januari tembus Rp 4.498 Triliun, naik 13,6 persen dibandingkan posisi Januari 2018 yang sebesar Rp 3.958,66 triliun," ungkapnya.
COMMENTS