Guru penerima honor disekolah Negeri

honorer adalah bersifat menerima honorarium (bukan gaji tetap), jadi selama ini kami tidak menerima gaji tapi honorarium. kami guru honorer, kami yang selama ini ikut andil mencerdaskan kehidupaan bangsa dan yang selama ini hanya menerima honorarium

Ratusan guru honorer di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat menggelar mogok mengajar dan menolak ketentuan penerimaan CPNS di Sekretariat PGRI Kecamatan Kadudampit, Sukabumi Senin (17/9)

Menurut KBBI kata honorer adalah  bersifat menerima honorarium (bukan gaji tetap), jadi  selama ini kami tidak  menerima gaji tapi honorarium.

Menjelang pemilu 2019 ada berita yang mengejutkan, yang berasal dari salah satu CAPRES  yang menjanjikkan pengangguran akan di gaji Negara. Betapa  menyakitkan berita itu bagi kami guru honorer, kami yang selama ini ikut andil mencerdaskan  kehidupaan bangsa dan yang selama ini hanya menerima honorarium, tidak mendapatkan  perhatian untuk menerima gaji, malah pengangguran  yang dijanjikan menerima gaji.

Mengenai janji yang menurut saya tidak masuk akal, apakah pengangguran lebih layak digaji dari pada guru honorer, apakah hanya untuk kentingan  suara saja, setelah itu dicampakan  begitu saja. Jika memang untuk kepentingan  suara, berarti pengangguran di negeri ini lebih banyak dari pada guru honorer sehingga dijadikkan lumbung suara  menjelang pemilu.

dikutip dari merdeka.com 

Kartu Prakerja Milik Jokowi Tak Masuk Akal

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai program Kartu Prakerja milik calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo ( Jokowi) tidak masuk akal. Menurutnya, program itu hanya efek dari kampanye saja.

"Nah makanya terkait kartu itu sama itu, itu kan efek kampanye semua. Itu kan bukan program yang masuk akal," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).

Sumber Dana Belum Jelas

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menilai kartu prakerja yang dicetuskan capres petahana nomor urut 01 Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanya permainan kata-kata saja. Sebab, kata dia, sumber dana yang digunakan untuk membiayai kartu tersebut belum jelas.

"Utang Pemerintah Pusat hingga Januari tembus Rp 4.498 Triliun, naik 13,6 persen dibandingkan posisi Januari 2018 yang sebesar Rp 3.958,66 triliun," ungkapnya.